Mengawal UU Tentang Desa


Digital Camera

Digital Camera

Pemerintah telah mengeluarkan undang undang Desa melalui UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diundangkan sejak 15 Januari 2014. Maksud yang dikandung dalam UU Desa ini adalah Desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai pondasi demokrasi Desa. Berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian Desa dan Pembangunan Desa. UU ini terdiri dari 15 Bab dan 122 pasal. Sejak diluncurkan UU Desa ini ada beberapa pengamat dan kelompok yang menyoroti pada Bab X Badan Usaha Milik Desa. Mereka menyatakan BUMDes sebagai sesuatu yang inklusif tidak memasukkan Koperasi sehingga takut jadi kapitalis dan bertentangan dengan demokrasi ekonomi. Hal ini menurut kajian Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis. Adapula pakar antropologi yang tergabung dalam Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, menyatakan ada sejumlah kelemahan yaitu penataan kelembagaan Desa belum berjalan secara maksimal.

Munculnya nama asosiasi dan forum yang menyoroti UU Desa sepertinya seiring dengan lahirnya UU Desa tersebut. Mengingat sebelum ada UU Desa juga belum muncul nama nama lembaga tersebut. Akan tetapi bagi kawan kawan yang berkecimpung dalam pengembangan ekonomi lokal hal ini sudah tak asing lagi. Karena sejak tahun 2007 pengembangan ekonomi lokal sudah menjadi bagian kehidupan para fasilitator atau para agen pembaharuan. Namun para fasilitator ini secara nasional kurang gaungnya. Pembangunan Ekonomi Lokal merupakan proses partisipatif dimana masyarakat lokal dari berbagai sektor bekerja bersama sama untuk mendorong kegiatan komersial lokal sehingga terbentuk suatu ekonomi yang tahan banting dan berkesinambungan. PEL adalah suatu alat yang membantu menciptakan lapangan kerja yang memadai serta meningkatkan kualitas hidup setiap orang, termasuk mereka yang miskin dan terpinggirkan. Pada dasarnya pengembangan ekonomi lokal adalah suatu kelompok kegiatan yang luas yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan daya saing bagi kota atau daerah.

Seiring munculnya UU Desa, di era 2015 ini para fasilitator tersebut tentunya sudah pada gaek minimal mereka telah berusia kepala 40 an hingga 50 an. Mereka ini berbeda dengan fasilitator PNPM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah saat itu. Mereka ini mandiri dan tidak mendapatkan honor dari pemerintah. Fasilitator ini benar benar menggerakkan kelembagaan daerah dan telah mendapatkan berbagai bekal pelatihan kepemimpinan fasilitatif. Dengan munculnya UU Desa sekarang, pembangunan lokal desa dapat lebih dioptimalkan. Apalagi dalam memperkuat pelaksanaan UU tersebut telah dikeluarkan PP No 43 Tahun 2014 serta telah dibentuk nomenklatur baru Kementrian Desa yang menjaga gawang menuju kemakmuran Desa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: